Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia

LAUNCHING HARI LISTRIK NASIONAL KE 72 TAHUN 2017

LAUNCHING HARI LISTRIK NASIONAL KE 72 TAHUN 2017 

Hotel Dharmawangsa Jakarta 7 Juni 2017

Dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional ke 72, Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) akan menggelar  Rangkaian Peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) dengan  tema  “Mewujudkan Catur Cita Ketenagalistrikan: Berkecukupan, Kompetitif, Berkelanjutan dan Merata, menuju “Indonesia Terang”  .

Acara ini diselenggarakan oleh MKI berdasarkan penunjukan bersama oleh PT. PLN (Persero) dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang tercantum dalam Nota Kesepahaman yang ditanda tangani oleh Kementrian ESDM, PT (PLN) Persero dan MKI.

Pada Peringatan HLN ke-72 ini akan digelar Konferensi dan Pameran Ketenagalistrikan Nasional, kemudian diikuti dengan acara olah raga bersama berupa Bersepeda Santai (Fun Bike), dan puncaknya Coffee Morning  pada tanggal 27 Oktober 2016 di Kementerian ESDM.

Diharapkan peringatan HLN ke-72 dapat menjadi momentum yang kuat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis khususnya kedaulatan energi agar dapat menjadi penggerak (driver) bagi pertumbuhan sosial-ekonomi termasuk lapangan kerja hingga penyerapan komponen dalam negeri.

Diharapkan juga seluruh rangkaian peringatan HLN ke 72 dapat memberikan inspirasi bagi semua pemangku kepentingan untuk mendukung dan ikut mensukseskan Program Pemerintah tersebut.

MKI akan mengajukan permohonan kesediaan Bapak Presiden RI untuk memberikan pengarahan kepada seluruh anggota MKI dan pemangku kepentingan sub sektor ketenagalistrikan untuk mensukseskan program pembangunan sektor ketenagalistrikan, dan sekaligus meresmikan pembukaan Konferensi dan Pameran Hari Listrik Nasional ke 72 di Jakarta Convention Center (JCC) pada tanggal 27 September 2017.

 

KESIMPULAN SEMINAR HLN KE-71

 

PELAKSANAAN SEMINAR

Rangkaian Peringatan Hari Listrik Nasional ke 71, yang diawali dengan Seminar dan Pamerandi sektor Ketenagalistrikan dg tema “Mewujudkan Catur Cita Ketenagalisrikan yaitu Kecukupan, Kompetitif, Berkelanjutan dan Merata untuk Menuju Indonesia Terang, dibuka dengan Laporan Ketua Umum masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia ( MKI ), Bpk. Iwan Supangkat.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Pejabat tinggi Negara ( sejumlah Menteri dan Dirjen ), Duta Besar negara sahabat, para Pemangku Kepentingan lainnya (pengembang ketenagalistrikan, industri komponen terkait, kontraktor dst.) termasuk mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi. Acara Seminar menghadirkan 27 pembicara sedangkan Pameran diikuti oleh lebih dari 54 perusahaan / institusi.

Di Indonesia, pengembangan proyek kelistrikan belum akan berhenti, kebutuhannya masih bertambah seiring dengan pembangunan ekonomi dan sosial bangsa ini. Untuk itu sangat diperlukan kesadaran akan penggunaan listrik yang efisien sehingga harga listrik tidak boleh terlalu murah namun di pihak lain bagi masyarakat yang kurang mampu diberikan subsidi oleh Pemerintah.

 

MENDORONG KEMAMPUAN DALAM NEGERI

Pengembangan program 35 Ribu Megawatt memberikan penekanan kepada peningkatan kontribusi  perusahaan dalam negeri dan sampai dengan saat ini telah ada 7 BUMN Strategis, 7 BUMN Konstruksi dan 190 perusahaan swasta nasional yang terlibat didalam proyek ini. Selain itu akan dicanangkan pula pembangunan PLTU Nasional yang hampir seluruh komponennya menggunakan komponen dalam negeri, dibangun oleh kontraktor dalam negeri dan menggunakan tenaga kerja dalam nengeri.Di sisi lain, beberapa kendala yang perlu diantisipasi adalah (i) kesiapan jaringan transmisi, (ii) implementasi percepatan perizinan, (iii) insentif harga jual khususnya EBT, (iv) perpajakan, (v) studi yg dibuat sembarangan, dan (iv) kwalitas peralatan dari pembangkit tersebut.

Di dalam pengembangan potensi dalam negeri untuk produk dan jasa, tercatat bahwa s.d saat ini kandungan TKDN adalah sbb.: Pembangkit s.d 600 MW: 38%, Transmisi s.d 500 kV:  42%, gardu induk: 40%, dan distribusi: 100%. Pada umumnya kemampuan teknis dalam negeri lebih terkait dg perakitan dan fabrikasi, sedangkan enjiniring dan material dasar masih di impor. Diusulkan beberapa metoda alih teknologi spt. FDI, Joint Venture, Licensing Agreement, Turnkey Project dengan reverse engineering dengan bimbingan teknis kepada industri lokal, dan penugasan BUMN manufaktur utk alih teknologi.

Salah satu produsen pendukung TKDN bahkan menyampaikan bahwa mereka sudah mempunyai 3 fasilitas fabrikasi masing-masing di Surabaya, Cilegon (fasilitas servis), Jakarta (peralatan tegangan menegah)

Untuk memonitor dan mengendalikan usaha jasa penunjang tenaga listrik khususnya unsur-unsur kompetensi dan keselamatan kerja maka setiap badan usaha harus mempunyai sertifikat sesuai UU 30/2009, PP no.62/2012dan PERMEN ESDM no 10 /2016.

KEMENRISTEK ikut berkontribusi melalui kebijakannya atas empat isu utama yaitu (i) pengembangan SDM, (ii) penelitan, (iii) inovasi produk, dan (iv) kerjasama antara institusi pendidikan dengan industri. Selanjutnya diharapkan bahwa program ini akan menghasilkan tenaga kerja trampil yang siap pakai dan mempunyai latar belakang teori serta praktek yang dapat dipersaingkan dengan SDM luar negeri. Mendorong kontribusi jasa, barang dan SDM dalam negeri yang kompetitif memerlukan kebijakan jangka panjang yang jelas dan konsisten serta implementasinya (law enforcement), hal ini sangat ditunggu oleh pemain insdustri ketenagalistrikan.

 

PEMANFAATAN ENERGI BERSIH, BARU DAN TERBARUKAN

Pemanfaatan energi bersih (gas) dan energi baru terbarukan ( EBT ) yang merupakan masa depan tenaga listrik di dunia sudah mulai dikembangkan secara bertahap. Untuk EBT, pemerintah telah menargetkan 23% bauran EBT tahun 2025.

Dalam pengembangan Pembangkit Tenaga Biomasa perlu mempertimbangkan ketersediaan limbah sebagai bahan bakar dan harga belinya serta kecukupan air yang dipelukan, secara terus menerus. Pembangit Tenaga Air khususnya PLTMH (mini dan mikro hidro), pengamanan daerah hulu sebagai daerah tangkapan air merupakan bagian yang tidak terpisahkan; sedangkan pembangkit berbahan bakar batubara yang menjadi prioritas kedua dari sisi kebersihan, dan didorong menjadi PLTU Mulut Tambang yang jauh dari lokasi penduduk, sekaligus memanfaatkan teknologi bersih khususnya pembangkit skala besar, yaitu ultra supercritical, yang juga saat ini digalakkan di India.Teknologi alternatif yaitu teknologi nuklir yang disebut sebut sebagai pilihan terakhir, setelah tragedi fukushima telah mengalami beberapa perkembangan yang signifikan, sehingga generasi berikutnya PLTN bisa menjadi lebih handal, lebih aman, lebih ekonomis, dan lebih mudah untuk beroperasi.

Salah satu konsekuensi dari implementasi FIT adalah munculnya subsidi karena harga listrik ET yang relatif lebih mahal serta keberatan PLN untuk melaksanakan penugasan ini karena harga PLT ET diatas harga BPP PLN setempat. Sementara dasar hukum yang kuat dan jelas untuk FIT seperti UU 30/2007 tentang Energi, UU 30/2009 tentang Kelistrikan, PP 79/2014 tentang KEN 2050 dan PP No 4/2016 tentang Percepatan Infrastruktur Kelistrikan adalah  bukti agar kebijakan FIT ini diterapkan. Untuk itu, Penentuan FIT yang nantinya berimplikasi pada Penugasan bagi PLN seyogyanya disempurnakan sehingga prosesnya betul betul sudah melibatkan PLN.

Sumber daya ET telah terukur dan siap, teknologi tersedia dan sebagian besar teknologi sudah dikuasai dan marketnya juga ada,  seperti; teknologi jaringan pintar ( smart grid ) untuk memperbesar penetrasi Pembangkit ET kedalam jaringan yang sekarang dibatasi hanya 10%, potensi arus laut Indonesia di selat selat sempit yang sudah dihitung ada sekitar 300 MW, ada potensi 60 lokasi PLTP skala kecil sekitar 2,5 MW/pembangkit yang bisa menggantikan PLTD PLTD yang dipakai di NTT. Selanjutnya rencana 5 GW PLTS dalam RUPTL 2016 – 2020 yang tahun 2016 ini direncanakan akan dilelang sebesar 250 MW cukup sebagai market yang akan menyerap produksi pabrik Sel Surya. Kolaborasi semua pihak termasuk swasta ini dimungkinkan diimplementasikan pada program Indonesia Terang yang memang mengandalkan energi lokal ( in situ energy ). Dengan kesiapan-kesiapan diatas, diperlukan  diperlukan dukungan regulasi untuk PLT Tenaga Laut dan Jaringan Cerdas.

OPTIMALISASI SISTEM KELISTRIKAN

Dari studi yang dilakukan terkait dengan perlunya sistem kelistrikan yang terdesentralisasi mengingat Indonesia adalah Negara kepulauan, maka perlu dipahami bahwa walaupun sistem transmisnya akan lebih pendek, emisi karbon akan lebih mudah ditangani, pembangkit dapat diletakkan di dekan pusat beban, namun teknologi pembangkit yang dipergunakan harus lebih fleksibel, efisiensi yang lebih rendah, pilihan energi primer yang lebih terbatas dan apabila dibutuhkan keandalan yang baik maka kapasitas back-up system harus lebih besar (secara total). Sebagai salah satu solusi di dalam membantu kebutuhan tenaga listrik secara cepat dalam jumlah yang cukup PLN telah memanfaatkan vessel mounted power plant dan terbukti bahwa untuk Negara kepulauan jenis pembangkit ini sangat memdahkan karena (i) tidak memerlukan lahan, (ii) tidak mengakibatkan polusi suara kepada sekitar, (iii) mudah direlokasi dari satu tempat ke tempat lainnya dan lebih tahan kepada kemungkinan adanya bencana alam (banjir, gempa bumi).

Di dalam mengoptimalkan sistem kelistrikan, bersamaan dengan semua usaha mengembangkan pembangkitan, menjaga keandalan, kwalitas dan keekonomian sistem transmisi, maka di sisi beban dilakukan manajemen kebutuhan energi dan konservasi energi sebagai upaya untuk mengoptimalkan penggunaan energi primer khususnya energi fosil.

Selanjutnya, khusus untuk listrik pedesaan, di dalam meningkatkan rasio elektrifikasi ada tiga program utama yang disiapkan oleh Pemerintah yaitu (i) penarikan jaringan tambahan bila sudah ada sistem kelistrika yang tersedia dan (ii) mendorong pengembangan sumber daya setempat khususnya PLTMH dan PLT Surya.

DUKUNGAN PEMERINTAH

Sampai dengan saat ini, dari 430 proyek kelistrikan, hanya 219 proyek yang tidak memiliki masalah tanah, dan permasalahan pembebasan tanah ini telah banyak memakan korban dari pelbagai pihak. Oleh karenanya, untuk pengembangan pembangkit dan lebih khusus lagi transmisi terkait dengan program 35 Ribu MW, Pemerintah dengan KEPPRES 04/2016 mendorong percepatan pembebasan tanah melalui pelaksanaan dari UU No. 12/2012. Khusus untuk Sistem Transmisi beberapa peraturan yg terkait adalah dan UU No. 30/2009, PERMEN ESDM No.38/2013 dan PERMEN ESDM No.18/2015, Diharapkan bahwa pada saat ini masalah tanah bukan lagi masalah yang sulit, tinggal pertanyaannya, apakah ada dananya untuk pembebasannya.

Dari sisi fiskal disampaikan bahwa Pemerintah memberikan insentif khususnya (i) dalam pembebasan PPh bagi wajib pajak badan yang merupakan industri pionir yang melakukan penanaman modal baru minimal Rp. 1 Triliun, (ii) wajib pajak yang meneyerap tenaga kerja dan kandungan dalam negeri nya tinggi dan (iii) pengurangan pajak PPH Badan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

 

Pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum,khususnya untuk peralatan yang belum diproduksi di dalam negeri ataupun sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkanataujumlahnya belum mencukupi kebutuhan industry, berdasarkan PMK 66/PMK.010/2015 diberikan kepada Pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha (semisal PLN) dan Pemegang IUPTL yang mempunyai perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PLN dan Pemegang IUPTL

 

Fasilitas kerjasama Pemerintah dan Swasta (IPP) lainnya adalah dalam bentuk Land Fund, Viability Gap Fund, Guarantee Fund (PT PII) dan Infrastructure Fund (PT. SMI-IIFF)

Khusus untuk mendorong PLT EBT, Pemerintah akan  memberikan insentif fiskal dan non fiskal melalui kesadaran kompetitif antara pengembangan EBT dengan energi fosil dalam jangka panjang, dan Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan dan mengalokasikan subsidi untuk energi terbarukan listrik yang dihasilkan terutama bagi daerah terpencil serta perbedaan tinggi biaya produksi dibandingkan dengan harga pembelian.

 

Leave a Reply

*

captcha *